PERJALANAN BUAYA VERSUS CICAK YANG TAK BERUJUNG (tugas softskill kewiraan & kewarganegaraan tentang demokrasi di indonesia)

PERJALANAN BUAYA VERSUS CICAK YANG TAK BERUJUNG

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Presiden Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Masalah KPK-Polri

Minggu, 25 Januari 2015 | 14:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggagas Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi mendesak pembentukan tim pencari fakta untuk menengahi permasalahan antara KPK dan POLRI.

           Dirinya lantas merekomendasikan mantan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal (purn) Oegroseno sebagai ketua tim. "Di kepolisian dia yang masih dihormati oleh kepolisian dan kalangan sipil. Dan dia sangat memahami persoalan hukum dan bertanggungjawab," kata Adhie. Adhie menilai, tim ini perlu segera dibentuk agar perselisihan KPK dengan Polri cepat selesai dan menghilangkan kerisauan masyarakat. Penyelesaian konflik antara kedua lembaga itu pun dianggap akan memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat luntur akibat konflik yang terjadi. KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka pada 12 Januari 2015 atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri. KPK dituding sengaja menetapkan status Budi sebagai tersangka bertepatan dengan momentum penunjukannya sebagai calon tunggal Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo,Parlemen menilai ada unsur politis di balik penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK.

Pihak Budi telah mengajukan prapengadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menganggap KPK tidak memiliki dasar yang kuat dalam menaikkan status hukum Budi.Tidak hanya itu, dua pimpinan KPK yaitu Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun dilaporkan tim kuasa hukum Budi ke Kejaksaan Agung. KPK dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melakukan pembiaran terhadap Budi karena menilai jeda waktu antara penyelidikan

Dan penetapan tersangka tidak lama.

Pada Jumat (23/1/2015),

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal dan langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.Setelah memeriksa Bambang, Polri menangguhkan penahanan mantan pengacara itu. Bambang ke luar dari Gedung Bareskrim pada Sabtu (24/1/2015)pukul 01.20WIB dinihari.

Sehari berselang, pada Sabtu (25/1/2015),

 Giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Adnan dituduh melakukan perampasan saham dan aset sebuah perusahaan pemotongan kayu di KalimantanTimur.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak selamanya baik bagi nagara kita apabila tidak dijalankan dengan baik dan benar karena dapat menyebabkan permasalahan yang pelit sulit untuk di pecahkan, apalagi sudah menyangkut pejabat yang terlibat kasus korupsi.

Maka dari itu marilah kita sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita selalu ikut menuntun negara ini menuju negara yang sesuai dengan semestinya yaitu negara yang menganut DEMOKRASI PANCASILA.

Sumber           : nasional.kompas.com/../Presiden.Diminta.Bentuk.Tim.Pencari.Fakta.Terkait.masalah.Kpk-Polri.